BAB 6 PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

 Pengertian Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu

Paradigma kesejahteraan sosial terpadu adalah cara pandang yang melihat kesejahteraan manusia sebagai sesuatu yang bersifat menyeluruh dan saling berkaitan.

Kesejahteraan tidak cukup diukur dari apakah seseorang memiliki banyak uang atau apakah suatu negara memiliki PDB yang tinggi. Seseorang dapat memiliki pendapatan tinggi, tetapi belum tentu sejahtera apabila tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak memiliki akses kesehatan, hidup dalam lingkungan yang tidak aman, atau mengalami ketidakadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan berkaitan dengan konsep falah, yaitu keberhasilan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Sementara itu, dalam perspektif Ekonomi Pancasila, kesejahteraan berkaitan erat dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, paradigma kesejahteraan sosial terpadu berusaha menggabungkan berbagai aspek:

ekonomi;

sosial;

kesehatan;

pendidikan;

moral dan agama;

keluarga;

lingkungan;

keadilan;

pemerataan;

serta kebebasan dan martabat manusia.

A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

1. Falah sebagai tujuan ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, tujuan kegiatan ekonomi bukan hanya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Tujuan yang lebih luas adalah mencapai falah.

Secara sederhana, falah dapat dipahami sebagai kesejahteraan atau keberhasilan manusia yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat.

Artinya, seseorang dikatakan berhasil bukan hanya ketika memiliki kekayaan, tetapi juga ketika kekayaan tersebut diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal, bermanfaat, serta tidak merugikan orang lain.

Misalnya, seorang pengusaha mendapatkan keuntungan Rp100 juta. Dalam pandangan ekonomi biasa, keuntungan tersebut mungkin dianggap sebagai indikator keberhasilan.

Namun dalam ekonomi Islam, perlu dilihat juga:

Apakah usahanya halal?

Apakah barang yang dijual halal?

Apakah pekerjanya mendapatkan upah yang layak?

Apakah tidak ada penipuan?

Apakah tidak ada riba?

Apakah keuntungan tersebut digunakan secara baik?

Apakah dia memenuhi kewajiban zakat?

Apakah kegiatan usahanya memberikan manfaat bagi masyarakat?

Jadi, keuntungan merupakan bagian dari tujuan ekonomi, tetapi bukan satu-satunya tujuan.

Falah memiliki dimensi dunia dan akhirat

Falah dapat dilihat melalui beberapa aspek:

a. Kesejahteraan material

Manusia membutuhkan makanan, tempat tinggal, pakaian, pekerjaan, dan pendapatan yang cukup.

b. Kesejahteraan spiritual

Manusia juga membutuhkan hubungan yang baik dengan Allah, menjalankan ibadah, serta memiliki kehidupan yang sesuai dengan nilai agama.

c. Kesejahteraan sosial

Manusia hidup bersama orang lain. Karena itu, hubungan yang harmonis, solidaritas, dan kepedulian sosial juga menjadi bagian dari kesejahteraan.

d. Kesejahteraan moral

Kegiatan ekonomi harus dilakukan berdasarkan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

Jadi, ekonomi Islam tidak melihat manusia hanya sebagai makhluk ekonomi (homo economicus) yang selalu mengejar keuntungan, tetapi sebagai manusia yang memiliki kebutuhan material, sosial, moral, dan spiritual.

2. Keadilan sosial sebagai tujuan Ekonomi Pancasila

Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Dalam konteks ekonomi, nilai Pancasila menekankan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya menghasilkan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan bagi sebagian orang.

Hal tersebut sangat berkaitan dengan sila kelima: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Keadilan sosial berarti setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh:

pekerjaan;

pendidikan;

kesehatan;

penghasilan;

pelayanan publik;

sumber daya ekonomi;

serta kehidupan yang layak.

Ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok yang sudah kuat.

Contohnya, apabila pembangunan hanya dilakukan di kota-kota besar sementara daerah terpencil tidak mendapatkan infrastruktur dan pendidikan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial.

3. Persamaan Falah dan Keadilan Sosial

Walaupun berasal dari kerangka pemikiran yang berbeda, falah dalam ekonomi Islam dan keadilan sosial dalam Ekonomi Pancasila memiliki titik temu.

Keduanya sama-sama tidak menganggap kesejahteraan hanya sebagai persoalan kekayaan.

Ekonomi Islam Ekonomi Pancasila

Falah Keadilan sosial

Kesejahteraan dunia dan akhirat Kesejahteraan masyarakat

Keadilan Keadilan sosial

Kepedulian terhadap masyarakat Gotong royong

Larangan eksploitasi Perlindungan masyarakat

Distribusi kekayaan Pemerataan ekonomi

Tanggung jawab individu Tanggung jawab sosial dan negara

Dengan demikian, falah dan keadilan sosial dapat dipertemukan dalam gagasan kesejahteraan manusia yang utuh.

B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berarti tujuan-tujuan utama dari syariat Islam.

Konsep ini menjelaskan bahwa aturan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan melindungi kehidupan manusia.

Lima hal yang secara umum menjadi bagian utama maqashid syariah adalah:

perlindungan agama;

perlindungan jiwa;

perlindungan akal;

perlindungan keturunan;

perlindungan harta.

Kelima unsur tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami pembangunan manusia.

2. Perlindungan Agama

Perlindungan agama berarti memberikan ruang kepada manusia untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya serta menjaga nilai moral dan spiritual.

Dalam konteks pembangunan manusia, aspek ini dapat diwujudkan melalui:

kebebasan menjalankan ibadah sesuai ketentuan hukum;

pendidikan agama;

pembentukan karakter;

penguatan moral;

kehidupan masyarakat yang toleran;

serta lingkungan sosial yang mendukung perilaku baik.

Artinya, manusia tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan spiritualitas.

3. Perlindungan Jiwa

Perlindungan jiwa berarti menjaga kehidupan dan keselamatan manusia.

Dalam kehidupan modern, hal ini sangat berkaitan dengan:

pelayanan kesehatan;

makanan bergizi;

lingkungan yang bersih;

keamanan;

sanitasi;

air bersih;

perlindungan terhadap kekerasan;

serta keselamatan kerja.

Contohnya, pemerintah membangun puskesmas di daerah terpencil. Kebijakan tersebut bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan jiwa karena masyarakat mendapatkan akses untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

4. Perlindungan Akal

Akal merupakan salah satu hal penting dalam Islam. Oleh karena itu, manusia perlu mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang memungkinkan kemampuan berpikir berkembang.

Dalam pembangunan Indonesia, perlindungan akal dapat diwujudkan melalui:

pendidikan dasar;

pendidikan tinggi;

literasi digital;

pengembangan ilmu pengetahuan;

penelitian;

pelatihan keterampilan;

serta perlindungan masyarakat dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir.

Contohnya, program beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu merupakan bentuk investasi pembangunan manusia.

Dengan pendidikan, seseorang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup.

5. Perlindungan Keturunan

Perlindungan keturunan berkaitan dengan keberlangsungan keluarga dan generasi berikutnya.

Dalam pembangunan manusia, aspek ini dapat diwujudkan melalui:

perlindungan keluarga;

kesehatan ibu dan anak;

pendidikan anak;

pemenuhan gizi;

perlindungan anak;

lingkungan yang sehat;

serta kebijakan kependudukan.

Mengapa hal ini penting?

Karena kualitas generasi saat ini akan menentukan kualitas generasi masa depan.

Jika anak-anak tumbuh dalam kemiskinan, kekurangan gizi, dan tidak mendapatkan pendidikan, masalah tersebut berpotensi terus berulang pada generasi berikutnya.

6. Perlindungan Harta

Perlindungan harta berarti menjaga hak kepemilikan dan memastikan harta diperoleh serta digunakan secara benar.

Dalam ekonomi modern, hal ini dapat diwujudkan melalui:

perlindungan hak milik;

sistem keuangan yang adil;

pemberantasan korupsi;

perlindungan konsumen;

akses pembiayaan;

pengembangan UMKM;

sistem perbankan;

serta distribusi kekayaan yang lebih adil.

Dalam ekonomi Islam, terdapat instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat membantu distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di antara kelompok yang kaya.

7. Hubungan Maqashid Syariah dengan Pembangunan Manusia

Kelima aspek tersebut sebenarnya sangat dekat dengan konsep pembangunan manusia modern.

Misalnya:

Perlindungan jiwa → kesehatan

Perlindungan akal → pendidikan

Perlindungan harta → pekerjaan dan pendapatan

Perlindungan keturunan → keluarga dan perlindungan anak

Perlindungan agama → kehidupan spiritual dan moral

Jadi, pembangunan manusia tidak seharusnya hanya menghasilkan manusia yang produktif secara ekonomi, tetapi juga manusia yang sehat, berpendidikan, bermoral, memiliki keluarga yang baik, dan memiliki kehidupan yang bermakna.

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

Bagian ini membahas tiga persoalan besar dalam kesejahteraan masyarakat:

kemiskinan;

kesenjangan;

ketergantungan.

Ketiganya saling berhubungan.

1. Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya berarti seseorang tidak memiliki banyak uang.

Kemiskinan dapat berarti keterbatasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kehidupannya.

Contohnya:

tidak mampu mendapatkan makanan bergizi;

tidak mampu membayar pendidikan;

sulit mendapatkan layanan kesehatan;

tidak mempunyai tempat tinggal yang layak;

tidak memiliki pekerjaan;

tidak memiliki akses modal;

atau tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kehidupan.

Karena itu, kemiskinan sebaiknya dipahami sebagai masalah multidimensi.

2. Kesenjangan

Kesenjangan adalah kondisi ketika terdapat perbedaan yang terlalu besar dalam kepemilikan sumber daya, pendapatan, kesempatan, atau akses terhadap fasilitas.

Misalnya:

Seseorang memiliki akses sekolah berkualitas, internet cepat, fasilitas kesehatan bagus, dan modal usaha.

Sementara orang lain tinggal di daerah terpencil dan bahkan kesulitan mendapatkan sekolah atau layanan kesehatan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya berapa besar pendapatan seseorang, tetapi juga seberapa besar kesempatan yang dimilikinya.

3. Ketergantungan

Ketergantungan terjadi ketika individu, kelompok, daerah, atau bahkan negara terlalu bergantung pada pihak lain sehingga sulit membangun kemandirian.

Contohnya:

masyarakat miskin bergantung terus-menerus pada bantuan;

UMKM sulit berkembang karena selalu bergantung pada tengkulak;

daerah bergantung pada transfer pemerintah tanpa mengembangkan potensi lokal;

negara terlalu bergantung pada impor barang strategis.

Bantuan memang penting, tetapi bantuan seharusnya tidak menciptakan ketergantungan permanen.

Bantuan yang ideal adalah bantuan yang membuat masyarakat mampu berdiri sendiri.

Misalnya, daripada hanya memberikan uang kepada masyarakat miskin, pemerintah dapat memberikan:

pelatihan;

modal usaha;

akses pasar;

pendidikan;

pendampingan;

dan akses teknologi.

Dengan begitu, masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya secara mandiri.

4. Hubungan Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan

Ketiganya dapat membentuk suatu siklus.

Contohnya:

Kemiskinan → pendidikan rendah → keterampilan rendah → pekerjaan berupah rendah → pendapatan rendah → kemiskinan kembali.

Jika kondisi tersebut terjadi terus-menerus, seseorang akan sulit keluar dari kemiskinan.

Kesenjangan juga dapat memperburuk kondisi tersebut.

Kelompok kaya mempunyai modal dan akses pendidikan yang lebih besar. Sementara kelompok miskin memiliki akses yang lebih terbatas.

Akibatnya, peluang untuk meningkatkan kehidupan menjadi tidak sama.

Karena itu, penyelesaian kemiskinan harus dilakukan secara integratif, bukan hanya dengan memberikan bantuan tunai.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

1. Keterbatasan PDB

PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan salah satu indikator penting untuk melihat aktivitas ekonomi suatu negara.

Semakin besar PDB, secara umum menunjukkan semakin besar nilai barang dan jasa yang diproduksi.

Namun, PDB memiliki keterbatasan.

PDB tidak secara langsung menunjukkan:

apakah pendapatan sudah merata;

apakah masyarakat bahagia;

apakah masyarakat sehat;

apakah pendidikan berkualitas;

apakah lingkungan bersih;

apakah masyarakat mendapatkan keadilan;

atau apakah kehidupan spiritual masyarakat baik.

Contohnya, sebuah negara dapat memiliki PDB tinggi, tetapi masih memiliki kesenjangan yang besar antara orang kaya dan miskin.

Maka, PDB tinggi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat sejahtera.

2. Indikator kesejahteraan yang lebih luas

Kesejahteraan holistik perlu melihat banyak aspek.

a. Pendapatan

Apakah masyarakat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup?

b. Kesehatan

Apakah masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan?

c. Pendidikan

Apakah masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas?

d. Kesempatan kerja

Apakah masyarakat mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak?

e. Pemerataan

Apakah hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat?

f. Keamanan

Apakah masyarakat dapat hidup dengan aman?

g. Lingkungan

Apakah masyarakat tinggal di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan?

h. Kehidupan sosial

Apakah terdapat solidaritas, gotong royong, dan hubungan sosial yang baik?

i. Moral dan spiritual

Apakah pembangunan juga memperhatikan nilai moral dan spiritual?

3. Dari PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

Paradigma kesejahteraan terpadu tidak berarti PDB tidak penting.

PDB tetap diperlukan untuk mengetahui kondisi perekonomian.

Namun, PDB sebaiknya digunakan bersama indikator lain.

Misalnya:

PDB + kesehatan + pendidikan + pemerataan + kemiskinan + kualitas lingkungan + keamanan + kehidupan sosial + aspek spiritual/moral.

Dengan cara tersebut, pemerintah tidak hanya bertanya:

"Seberapa besar ekonomi kita tumbuh?"

Tetapi juga:

"Apakah pertumbuhan tersebut membuat masyarakat hidup lebih baik?"

Inilah inti dari konsep kesejahteraan holistik.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

1. Negara sebagai regulator

Dalam paradigma kesejahteraan sosial terpadu, negara memiliki peran penting.

Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kegiatan ekonomi berlangsung secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Negara dapat berperan sebagai:

regulator;

pengawas;

penyedia pelayanan publik;

pelindung masyarakat;

distributor;

serta fasilitator pembangunan.

2. Negara sebagai regulator berkeadilan

Sebagai regulator, negara membuat aturan untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat.

Contohnya:

mengatur persaingan usaha;

melindungi konsumen;

menetapkan standar keamanan produk;

melindungi pekerja;

mengawasi lembaga keuangan;

memberantas korupsi;

mencegah monopoli;

dan mengatur distribusi sumber daya.

Tujuannya adalah menciptakan lapangan ekonomi yang adil.

3. Demokrasi Ekonomi

Dalam konteks Indonesia, konsep demokrasi ekonomi berkaitan dengan gagasan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Demokrasi ekonomi menekankan:

kebersamaan;

gotong royong;

pemerataan;

partisipasi masyarakat;

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Salah satu bentuknya dapat dilihat dalam pengembangan koperasi dan UMKM.

Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga dapat menjadi pelaku ekonomi.

4. Wilayah Hisbah dalam Ekonomi Islam

Dalam tradisi ekonomi Islam terdapat konsep hisbah.

Secara sederhana, hisbah merupakan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip kebaikan, keadilan, dan aturan yang berlaku dalam Islam.

Salah satu perhatian pentingnya adalah aktivitas pasar.

Misalnya, pengawasan dapat dilakukan terhadap:

kecurangan timbangan;

penipuan;

manipulasi kualitas barang;

praktik perdagangan yang merugikan;

dan tindakan yang merusak keadilan pasar.

Konsep ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pasar tidak dibiarkan berjalan tanpa aturan.

Pasar memang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tersebut memiliki batas moral dan hukum.

5. Hubungan Demokrasi Ekonomi dan Hisbah

Jika dibandingkan, demokrasi ekonomi dan hisbah memiliki beberapa titik temu.

Demokrasi ekonomi menekankan bagaimana sistem ekonomi dapat memberikan kesempatan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Hisbah menekankan pengawasan agar aktivitas ekonomi berjalan secara benar, adil, dan tidak merugikan.

Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam satu hal penting, yaitu:

mencegah kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil.

Perbedaannya terdapat pada dasar pemikirannya.

Demokrasi ekonomi Indonesia berlandaskan nilai Pancasila dan konstitusi, sedangkan hisbah berasal dari tradisi dan prinsip ekonomi Islam.

Hubungan Kelima Subbab Secara Keseluruhan

Kelima bagian dalam bab ini sebenarnya saling berhubungan.

Alurnya dapat digambarkan seperti ini:

Tujuan kesejahteraan

↓

Falah + Keadilan Sosial

↓

Maqashid Syariah

↓

Pembangunan manusia

↓

Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan

↓

Indikator kesejahteraan yang lebih luas

↓

Negara sebagai regulator yang adil

↓

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera

Artinya, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi:

pendapatan → pekerjaan → pendidikan → kesehatan → pemerataan → keamanan → kehidupan sosial yang baik → kualitas manusia → kesejahteraan.

Contoh Penerapan dalam Kehidupan Nyata

Misalnya pemerintah ingin mengatasi kemiskinan di suatu desa.

Pendekatan yang hanya berorientasi ekonomi mungkin memberikan bantuan uang.

Namun paradigma kesejahteraan terpadu akan melihat masalah secara lebih luas.

Langkah 1 — Perlindungan jiwa

Pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan air bersih, makanan bergizi, dan fasilitas kesehatan.

Langkah 2 — Perlindungan akal

Anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan masyarakat mendapatkan pelatihan keterampilan.

Langkah 3 — Perlindungan harta

Masyarakat diberikan akses terhadap modal usaha yang sesuai dan pendampingan agar dapat mengembangkan usaha.

Langkah 4 — Perlindungan keturunan

Kesehatan ibu dan anak diperhatikan serta anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Langkah 5 — Perlindungan agama

Masyarakat memiliki lingkungan yang mendukung kehidupan keagamaan dan pembentukan moral.

Langkah 6 — Pemerataan

Pemerintah memastikan program tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Langkah 7 — Kemandirian

Masyarakat secara bertahap mampu memperoleh pendapatan sendiri sehingga tidak terus bergantung pada bantuan.

Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi angka kemiskinan, tetapi meningkatkan kualitas manusia secara keseluruhan.

Kesimpulan BAB 6

Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu mengajarkan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jumlah pendapatan atau pertumbuhan PDB.

Dalam Ekonomi Islam, tujuan akhir ekonomi adalah falah, yaitu kesejahteraan dan keberhasilan manusia yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Sementara dalam Ekonomi Pancasila, kesejahteraan erat kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep maqashid syariah memperluas pemahaman kesejahteraan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut dapat dihubungkan dengan pembangunan manusia Indonesia yang sehat, berpendidikan, produktif, bermoral, memiliki keluarga yang baik, dan memiliki kehidupan ekonomi yang layak.

Sementara itu, kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan harus dipahami sebagai masalah yang saling berhubungan. Penyelesaiannya tidak cukup dengan memberikan bantuan, tetapi harus menciptakan pendidikan, pekerjaan, akses modal, kesehatan, dan kesempatan yang lebih adil.

Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan juga perlu melampaui PDB. PDB tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan indikator pendidikan, kesehatan, pemerataan, pekerjaan, lingkungan, keamanan, kehidupan sosial, serta aspek moral dan spiritual.

Terakhir, negara memiliki peran penting sebagai regulator yang berkeadilan. Negara harus memastikan pasar dan aktivitas ekonomi berjalan secara sehat, melindungi masyarakat, mencegah monopoli dan eksploitasi, serta mendorong pemerataan. Dalam konteks Indonesia hal ini dapat dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, sedangkan dalam perspektif Islam dapat dikaitkan dengan konsep hisbah.

Inti paling mudah diingat:

Kesejahteraan bukan sekadar memiliki banyak uang, tetapi memiliki kehidupan yang layak, sehat, berpendidikan, aman, bermoral, memiliki keluarga yang baik, mendapatkan keadilan, dan memiliki kesempatan untuk berkembang.

Jadi, paradigma kesejahteraan sosial terpadu = pertumbuhan ekonomi + keadilan + pembangunan manusia + nilai moral/spiritual + pemerataan + peran negara yang adil.