BAB 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERDAPAN

akar peradapan ekonomi nusantara peradapan islam Untuk memahami secara utuh bagaimana nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang kini termanifestasi dalam ekonomi Pancasila dapat bersenyawa dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diperlukan penelusuran historis yang jauh ke belakang—jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara-bangsa (nation-state). Akar peradaban ekonomi Nusantara sesungguhnya telah terbentuk melalui proses akulturasi panjang antara tradisi adat lokal yang telah mapan sejak masa pra-Islam dengan nilai-nilai Islam yang mulai masuk ke wilayah ini sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi.

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada nilai-nilai adat (local wisdom), seperti sistem subak di Bali (pengelolaan irigasi sawah berbasis musyawarah komunal), sistem marga di Sumatera Selatan, serta berbagai bentuk kearifan lokal lain yang pada intinya menekankan pada prinsip kebersamaan, keseimbangan dengan alam, dan pembagian hasil yang proporsional. Sistem-sistem ini, meskipun tidak berlandaskan ajaran agama samawi secara formal, telah mengandung nilai-nilai universal yang kelak menemukan resonansinya dalam ajaran Islam—seperti nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan distributif.

Ketika Islam masuk ke Nusantara, proses penyebarannya tidak dilakukan melalui penaklukan militer sebagaimana yang terjadi di sebagian wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, melainkan melalui jalur damai—perdagangan, perkawinan, pendidikan (melalui pesantren dan tarekat), dan kesenian (wayang, tembang, dan sastra). Jalur perdagangan menjadi salah satu jalur paling signifikan dalam penyebaran Islam di Nusantara, mengingat wilayah ini sejak masa Sriwijaya dan Majapahit telah menjadi simpul penting jalur perdagangan maritim internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan kepulauan Nusantara.

Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia yang datang ke Nusantara tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa serta nilai-nilai etika bisnis Islam—kejujuran (shidq), amanah, larangan riba, dan prinsip keadilan dalam transaksi. Nilai-nilai ini kemudian berakulturasi secara organik dengan tradisi ekonomi adat yang telah ada, menghasilkan sebuah sintesis khas yang oleh sejarawan sering disebut sebagai "Islam Nusantara"—sebuah corak keislaman yang akomodatif terhadap kearifan lokal, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat.

Proses akulturasi ini dapat dilihat secara konkret dalam beberapa fenomena berikut:

1. Sistem Perdagangan Pesisir yang Islami

Bandar-bandar dagang di pesisir Nusantara, seperti Malaka, Aceh, Demak, Gresik, dan Banten, berkembang menjadi pusat perdagangan yang mengadopsi etika bisnis Islam, seperti penggunaan akad-akad syariah dalam transaksi dagang (mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan pelayaran dagang), serta penerapan hukum dagang yang berlandaskan fiqh muamalah.

2. Sinkretisme Kelembagaan Ekonomi

Lembaga-lembaga ekonomi adat, seperti sistem gotong royong dalam pertanian, berbaur dengan konsep ta'awun dan zakat dari Islam, melahirkan bentuk-bentuk kelembagaan hibrida seperti "lumbung desa" yang berfungsi mirip dengan baitul mal dalam tradisi Islam klasik—yaitu sebagai cadangan pangan komunal yang dapat diakses oleh anggota masyarakat yang membutuhkan.

3. Peran Ulama-Pedagang (Ulama Saudagar)

Fenomena unik Nusantara adalah munculnya figur ulama yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang sukses, seperti para wali dalam tradisi Walisongo yang sebagian di antaranya (misalnya Sunan Ampel dan Sunan Gresik) dikenal memiliki jaringan perdagangan yang luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam pandangan dunia Islam Nusantara, aktivitas ekonomi dan spiritualitas keagamaan bukanlah dua ranah yang terpisah, melainkan menyatu dalam satu keutuhan hidup.

Akar peradaban ekonomi Nusantara yang terbentuk dari pertemuan adat dan Islam inilah yang kemudian menjadi fondasi historis bagi lahirnya konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia—sebuah sistem ekonomi yang menolak individualisme ekstrem ala kapitalisme Barat, namun juga tidak sepenuhnya kolektivistik ala sosialisme, melainkan bertumpu pada nilai-nilai kebersamaan yang telah mengakar jauh sebelum istilah "ekonomi Pancasila" itu sendiri dirumuskan.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Salah satu warisan nilai terpenting dari akulturasi adat dan Islam di Nusantara adalah paham kekeluargaan yang termanifestasi dalam tradisi gotong royong. Gotong royong bukan sekadar praktik kerja sama fisik dalam kegiatan pertanian atau pembangunan infrastruktur desa, melainkan sebuah filosofi hidup yang menempatkan kepentingan bersama (common good) di atas kepentingan individu semata, tanpa menegasikan hak dan martabat individu itu sendiri.

Dalam konteks ekonomi, gotong royong termanifestasi dalam berbagai praktik tradisional, seperti:

Sambatan (Jawa): tradisi saling membantu dalam mendirikan rumah atau mengerjakan sawah tanpa imbalan upah, melainkan berdasarkan prinsip resiprositas sosial.

Mapalus (Minahasa): sistem kerja sama kelompok dalam pertanian yang dilakukan secara bergiliran antaranggota kelompok.

Subak (Bali): sistem irigasi komunal yang dikelola secara musyawarah oleh para petani pemilik lahan sawah.

Julo-julo/arisan (Minangkabau dan berbagai daerah lain): sistem tabungan bergilir yang dikelola secara kolektif berdasarkan kepercayaan.

Paham kekeluargaan yang terkandung dalam praktik-praktik gotong royong ini memiliki kesesuaian konseptual yang sangat kuat dengan prinsip ta'awun dalam ajaran Islam. Ta'awun, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2, adalah perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (al-birr wa al-taqwa), dan larangan tegas untuk saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Terdapat setidaknya tiga dimensi kesesuaian antara gotong royong dan ta'awun yang perlu digarisbawahi:

1. Dimensi Filosofis: Manusia sebagai Makhluk Sosial

Baik gotong royong maupun ta'awun sama-sama berangkat dari premis filosofis bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang tidak dapat hidup secara terisolasi. Dalam Islam, hal ini ditegaskan melalui konsep ummah (komunitas) yang saling terikat dalam ikatan persaudaraan dan tanggung jawab bersama.

2. Dimensi Etis: Resiprositas dan Kesukarelaan

Baik gotong royong maupun ta'awun sama-sama menekankan pada prinsip resiprositas (timbal balik) yang bersifat sukarela, bukan paksaan. Bantuan yang diberikan hari ini kepada tetangga yang membutuhkan, pada gilirannya akan kembali dinikmati ketika si pemberi bantuan itu sendiri membutuhkan pertolongan di masa depan—sebuah siklus kebaikan yang memperkuat kohesi sosial.

3. Dimensi Ekonomi: Efisiensi Kolektif tanpa Menegasikan Kepemilikan Individu

Gotong royong dan ta'awun sama-sama menawarkan solusi atas keterbatasan sumber daya individu melalui mekanisme kerja sama kolektif, tanpa harus menghapuskan hak kepemilikan individu sebagaimana dalam sistem sosialisme murni. Petani yang berpartisipasi dalam sistem subak, misalnya, tetap memiliki hak atas lahan sawahnya secara individual, namun pengelolaan air irigasi dilakukan secara kolektif demi efisiensi dan keadilan bersama—sebuah pola yang sangat mirip dengan semangat akad musyarakah dalam fiqh muamalah, di mana beberapa pihak menggabungkan sumber daya untuk tujuan bersama tanpa kehilangan hak kepemilikan masing-masing atas kontribusi yang diberikan.

Kesesuaian mendalam antara gotong royong dan ta'awun ini menjelaskan mengapa nilai-nilai Islam dapat diterima secara relatif mulus oleh masyarakat Nusantara tanpa menimbulkan gesekan budaya yang signifikan. Islam, dalam hal ini, tidak datang sebagai sistem nilai yang asing dan memaksa, melainkan sebagai penyempurna (mutammim) dari nilai-nilai kebaikan yang telah lama hidup dalam masyarakat—sebuah proses yang oleh para sejarawan disebut sebagai indigenization atau pribumisasi Islam.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908 hingga 1945 merupakan periode krusial dalam sejarah Indonesia, yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran kebangsaan (nationalism) sebagai respons kolektif terhadap penjajahan kolonial Belanda. Periode ini diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo (1908) sebagai organisasi pergerakan modern pertama, dan berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Yang menarik untuk dicermati dalam konteks kajian ekonomi Islam adalah bahwa kesadaran kebangsaan pada periode ini tidak lahir dalam ruang hampa nilai, melainkan sangat dipengaruhi oleh warisan ekonomi Islam yang telah lama mengakar di Nusantara. Beberapa fakta historis berikut menegaskan hal ini:

1. Sarekat Dagang Islam (1905/1911) sebagai Cikal Bakal Pergerakan Ekonomi Kerakyatan

Sebelum Boedi Oetomo, telah berdiri Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhoedi di Surakarta pada tahun 1905 (dan berkembang lebih luas pada 1911), yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. SDI didirikan sebagai respons terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan asing dalam perekonomian kolonial, dengan tujuan utama untuk memperkuat posisi tawar ekonomi para pedagang batik pribumi Muslim. SDI merupakan bukti konkret bahwa kesadaran ekonomi kerakyatan pribumi pada awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari identitas keislaman para pelakunya.

2. Ekonomi sebagai Basis Perlawanan terhadap Kolonialisme

Penjajahan Belanda, melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dan monopoli perdagangan, telah menciptakan struktur ekonomi yang eksploitatif dan menyengsarakan rakyat pribumi. Dalam konteks ini, nilai-nilai ekonomi Islam—khususnya prinsip anti-riba, anti-eksploitasi, dan keadilan distributif—menjadi salah satu sumber legitimasi moral bagi perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial yang zalim. Para ulama dan tokoh pergerakan kerap menggunakan argumen keagamaan untuk mengkritik praktik ekonomi kolonial yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

3. Pesantren sebagai Basis Ekonomi Komunal

Sepanjang periode kolonial, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai basis ekonomi komunal yang relatif mandiri dari struktur ekonomi kolonial. Banyak pesantren mengembangkan sistem ekonomi mandiri berbasis pertanian, perdagangan, dan zakat/infak dari para santri dan masyarakat sekitar, sehingga menciptakan ruang otonomi ekonomi yang menjadi basis material bagi keberlangsungan perjuangan kemerdekaan.

4. Perumusan Dasar Negara dan Pengaruh Nilai Islam

Pada masa perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan (sidang BPUPKI dan PPKI 1945), perdebatan mengenai dasar negara—termasuk perdebatan seputar Piagam Jakarta—menunjukkan betapa signifikannya pengaruh nilai-nilai Islam dalam pembentukan kesadaran kebangsaan Indonesia. Meskipun pada akhirnya disepakati rumusan Pancasila yang bersifat inklusif (tanpa "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta), semangat ketuhanan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai keislaman yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia pada periode 1908–1945 bukanlah kesadaran yang lahir semata-mata dari pengaruh ideologi sekuler Barat (seperti nasionalisme ala Eropa), melainkan kesadaran yang juga ditopang secara signifikan oleh warisan nilai-nilai ekonomi dan etika Islam yang telah mengakar jauh sebelum masa pergerakan nasional itu sendiri.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional, yang secara simbolis ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, sering dimaknai secara sempit sebagai momentum lahirnya kesadaran nasionalisme modern yang bercorak sekuler. Namun, pemaknaan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa Kebangkitan Nasional sesungguhnya juga merupakan refleksi dari nilai-nilai tauhid dan kebersamaan yang telah lama menjadi bagian dari alam pikiran masyarakat Nusantara.

1. Nilai Tauhid sebagai Sumber Legitimasi Perlawanan

Kebangkitan Nasional tidak dapat dipisahkan dari kesadaran bahwa penjajahan merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Dalam pandangan dunia Islam, penjajahan (kolonialisme) dipandang sebagai bentuk perbudakan manusia atas manusia lain (isti'bad al-insan lil-insan), yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip tauhid—yaitu bahwa hanya Allah semata yang berhak menjadi Tuhan dan penguasa mutlak, sementara manusia, siapa pun dia, hanyalah makhluk yang setara di hadapan-Nya. Kesadaran teologis inilah yang menjadi salah satu sumber legitimasi moral paling kuat bagi perlawanan terhadap kolonialisme, sebagaimana tercermin dalam berbagai fatwa jihad melawan penjajah yang dikeluarkan oleh ulama Nusantara sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 (seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh).

2. Kebersamaan sebagai Modal Sosial Perjuangan

Kebangkitan Nasional juga merupakan refleksi dari nilai kebersamaan yang telah lama terpelihara dalam tradisi gotong royong dan ta'awun sebagaimana diuraikan sebelumnya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia bukanlah perjuangan yang dilakukan oleh individu-individu heroik secara terpisah, melainkan perjuangan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat—ulama, santri, pedagang, petani, priyayi, dan kaum terpelajar—yang bersatu padu di bawah semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan.

3. Sintesis antara Modernitas dan Spiritualitas

Kebangkitan Nasional 1908–1945 juga mencerminkan sebuah sintesis unik antara semangat modernitas (pendidikan modern, organisasi modern, jurnalistik) dengan spiritualitas keagamaan yang mendalam. Tokoh-tokoh pergerakan seperti H.O.S. Tjokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Hasyim Asy'ari menunjukkan bahwa kebangkitan kesadaran kebangsaan tidak harus ditempuh dengan meninggalkan nilai-nilai keagamaan, melainkan justru dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk-bentuk organisasi dan gerakan modern yang lebih terstruktur dan efektif.

Dalam konteks ekonomi, refleksi nilai tauhid dan kebersamaan ini melahirkan visi ekonomi kebangsaan yang menolak baik sistem ekonomi kolonial-kapitalistik yang eksploitatif, maupun sistem ekonomi yang sepenuhnya sekuler dan bebas nilai. Visi ekonomi kebangsaan yang lahir dari Kebangkitan Nasional adalah visi ekonomi yang berketuhanan (mencerminkan nilai tauhid) sekaligus berkerakyatan (mencerminkan nilai kebersamaan)—sebuah visi yang kelak menjadi cikal bakal konsep ekonomi Pancasila yang dirumuskan pasca-kemerdekaan.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Sepanjang perjalanan sejarah pergerakan nasional dan pasca-kemerdekaan, organisasi-organisasi Islam memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia. Tiga organisasi yang layak mendapat perhatian khusus dalam konteks ini adalah Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).

1. Sarekat Dagang Islam (SDI): Pelopor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Solidaritas Keagamaan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, SDI yang didirikan oleh Haji Samanhoedi pada tahun 1905/1911 merupakan organisasi ekonomi pribumi pertama yang secara eksplisit menggunakan identitas Islam sebagai basis solidaritas kolektif untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat pribumi. SDI berperan penting dalam:

Memperkuat posisi tawar pedagang batik pribumi Muslim terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan Eropa dalam perdagangan kolonial.

Mengembangkan jaringan kerja sama dagang antarpedagang Muslim di berbagai daerah, yang pada dasarnya merupakan aktualisasi konkret dari prinsip ukhuwwah dan ta'awun dalam ranah ekonomi.

Meletakkan fondasi bagi lahirnya kesadaran bahwa perjuangan ekonomi rakyat kecil (kerakyatan) tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai spiritual dan solidaritas keagamaan.

2. Muhammadiyah: Modernisasi Ekonomi Umat Berbasis Filantropi Islam

Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk ekonomi kerakyatan melalui pendekatan modernisasi dan filantropi Islam. Beberapa kontribusi konkret Muhammadiyah antara lain:

Pengembangan lembaga filantropi modern: Muhammadiyah mempelopori pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara terorganisasi dan modern, jauh sebelum negara memiliki lembaga resmi pengelola zakat. Semangat ini kemudian terinstitusionalisasi dalam Lazismu (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah).

Pendirian lembaga pendidikan dan kesehatan berbasis wakaf: Ribuan sekolah, universitas, dan rumah sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia pada dasarnya dibangun di atas fondasi wakaf dan filantropi umat, yang berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Etos kerja dan kewirausahaan (teologi al-Ma'un): Muhammadiyah dikenal dengan gerakan "teologi al-Ma'un"-nya, yang menekankan bahwa keimanan sejati harus termanifestasi dalam kepedulian nyata terhadap kaum dhuafa, anak yatim, dan fakir miskin—sebuah teologi yang mendorong etos kerja keras dan kewirausahaan di kalangan warga Muhammadiyah sebagai wujud aktualisasi keimanan.

3. Nahdlatul Ulama (NU): Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Tradisi

Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, memiliki pendekatan yang sedikit berbeda namun sama pentingnya dalam membentuk ekonomi kerakyatan, yaitu melalui basis pesantren dan tradisi keagamaan lokal. Kontribusi NU dalam ranah ekonomi kerakyatan antara lain:

Ekonomi berbasis pesantren: Pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU sejak lama mengembangkan sistem ekonomi mandiri berbasis pertanian, koperasi santri, dan usaha-usaha produktif lain yang dikelola secara komunal, mencerminkan aplikasi konkret dari prinsip gotong royong dan ta'awun dalam skala mikro.

Fiqh muamalah kontekstual: NU, melalui forum Bahtsul Masail, secara konsisten merumuskan pandangan fiqh muamalah yang kontekstual terhadap persoalan ekonomi kontemporer, termasuk isu-isu perbankan syariah, koperasi, dan ekonomi digital, sehingga memastikan nilai-nilai ekonomi Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks Indonesia modern.

Penguatan ekonomi akar rumput: Melalui lembaga-lembaga otonom seperti Lembaga Perekonomian NU (LPNU) dan berbagai koperasi berbasis pesantren, NU secara konsisten berupaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput, sejalan dengan basis massa NU yang mayoritas berada di pedesaan.

Sintesis Peran Ketiga Organisasi terhadap Ekonomi Kerakyatan Indonesia

Ketiga organisasi ini, meskipun memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda-beda—SDI dengan pendekatan solidaritas dagang, Muhammadiyah dengan pendekatan modernisasi dan filantropi terorganisasi, serta NU dengan pendekatan pesantren dan tradisi lokal—pada dasarnya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu upaya mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berbasis kebersamaan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ketiganya secara kolektif telah meletakkan fondasi historis yang kokoh bagi lahirnya konsep ekonomi kerakyatan Indonesia—sebuah konsep yang kelak menjadi salah satu pilar utama dalam perumusan sistem ekonomi Pancasila pasca-kemerdekaan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

Kesimpulan Bab

Penelusuran historis dalam bab ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan Indonesia bukanlah konsep yang lahir secara instan pada masa pasca-kemerdekaan, melainkan merupakan buah dari proses akulturasi panjang antara tradisi adat Nusantara dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yang terus berkembang dan mengkristal sepanjang periode kolonial hingga masa pergerakan nasional. Paham kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas ekonomi Nusantara menemukan resonansinya yang kuat dalam konsep ta'awun Islam; kesadaran kebangsaan 1908–1945 tidak dapat dilepaskan dari warisan nilai tauhid dan etika ekonomi Islam; dan peran organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan NU telah memberikan kontribusi konkret dan terukur dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu pilar utama identitas ekonomi bangsa Indonesia hingga saat ini.